PERBANDINGAN UNDANG UNDANG TENTANG PASAR MODAL

Kategori	UU 1 th 1967 Ttg Penanaman Modal Asing	UU 6 th 1968 Ttg Penanaman Modal Dalam Negeri	UU 25 th 2007 Ttg Penanaman Modal	UU OJK 21/11 (pasal ttg pasar modal)
Pasal 1 : Pengertian	Penanaman modal asing adalah penanaman modal untuk perusahaan Indonesia (modal)	Modal dalam negri adalah kekayaan rakyat  Indonesia yang dimiliki Negara atau asing untuk menjalankan usaha	Pengertian penanaman modal secara umum, pengertian penanaman modal dalam negri dan penanaman modal asing	Pengertian pasar modal diatur dalam pasal 1 angka 6 yakni berupa penawaran umum dan perdagangan efek Pasal 1 angka 15 mengatur tentang konsumen yang mana dialamnya termasuk pemodal di pasar modal Pasal 6 huruf c : OJK berwenang untuk mengawasi kegiatan jasa keuangan di pasar modal (ditegaskan pasal 55) Pasal 10 ayat (4) diatur  tentang dewan komisioner yang mana didalamnya terdapat seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota (huruf d) Pasal 57 (1) huruf e Peralihan kewenagan pengawasan (pasar modal) ke OJK dibantu mentri keuangan dan BI (tugasnya mengatur hal yang berkaitan dengan pengawasan sesuai pasal 59 huruf e) (ditegaskan pasal 64) Pasal 61 ayat (5) mengatur tentang kewajiban pelaporan tentang perkembangan proses pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang dari Badan Pengawas Pasar Modal ke OJK minimal 1 kali dalam 3 bulan kepada DPR Pasal 64 ayat (2) huruf a mengatur tentang minimum jangka waktu kerja pegawai pengawas pasar modal yang dialihkan ke OJK yakni minimal 1 tahun, kemudian statusnya ditetapkan segera sesuai amanah pasal 64 ayat (3) huruf a Pasal 65 huruf b mengatur tentang segala dokumen terkait pengawasan pasar modal dialihkan ke OJK semenjak UU OJK berlaku Pasal 66 ayat 1 huruf b menegaskan bahwa lembaga pengawas pasar modal setelah UU OJK berlaku tetap menjalankan tugas, kewenaganya selaku pengawas disektor pasar modal yang pelaporanya disampaikan kepasa OJK (pasal 66 ayat (2)) Pasal 66 ayat (3) mengatur tentang biaya pengawasan yang dilakukan pengawas pasar modal dibebankan kepada APBN, dan nantinya akan menjadi Pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK Pasal 67 mengatur tentang setiap keputusan yang telah dikeluarkan badan pengawas pasar modal disektor keuangan tetap berlaku dan selanjutnya diselesaikan melalui OJK Pasal 68 berisi ketentuan peralihan Pasal 69 berisi tentang ketentuan penutup
Pasal 2	pengertian modal asing berupa alat pembayaran luar negri, alat alat perusahaan dan hasil perusahaan	Pengertian penanaman modal dalam negri berupa penggunaan kekayaan dalam negri baik langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha	Ketentuan tentang Keberlakuan undang undang terkait mencakup seluruh wilayah indonesia
Pasal 3	Mengatur tentang perusahaan pada ps 1 dijalankan sebagian atau seluruhnya di wilayah Indonesia dengan bentuk perusahaan berupa badan hukum	Pengertian perusaan dalam negri dan perusahaan asing dinilai dari jumlah kepemilikan saham	Mengatur tentang asas dan tujuan dari penanaman modal
Pasal 4	Mengatur tentang daerah mana saja yang akan ditetapkan pemerintah untuk didirikanya perusahaan modal asing	Mengatur tentang bidang usaha yang secara terbuka bagi swasta (baik swasta dan perusahaan yang dirintis pemerintah)	Mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan dasar pasar modal sesuai peraturan dan untuk mencapai tujuan
Pasal 5	Mengatur tentang perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing oleh pemerintah dengan ketetapanya	Mengatur tentang izin usaha oleh pemerintah	Mengatur tentang bentuk badan usaha yang bisa dengan modal asing  (Badan Hukum berupa PT)
Pasal 6	Mengatur tentang bidang bidang usaha yang tertutup oleh modal asing	Mengatur tentang batas waktu beroperasinya perusahaan asing	Mengatur tentang perlakuan yang sama oleh pemerintah terhadap perusaan asing layaknya perusahaan negri
Pasal 7	Perluasan bidang usaha yang tertutup atas modal asing oleh pemerintah	Mengatur tentang hal hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan asing setelah jangka waktu perusahaanya berakhir (perpanjangan)	Mengatur tentang jaminan akan tidak akan dilakukanya nasionalisasi atau pemindahan hak dari perusahaan asing ybs
Pasal 8	Mengatur tentang penanaman modal asing di bidang pertanmbangan dan sistem kontrak kerja	Mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan asing yang masa kerjanya berakhir	Mengatur tentang pengalihan asset di oleh pemilik modal, termasuk  hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing
Pasal 9	Mengatur tentang tenaga kerja	Pembebasan atas wajib pajak atas modal asing di perusahaan tertentu	Mengatur tentang tindak lanjut dari belum selesauinya pelaksanaan tanggungjawab oleh pemilik modal
Pasal 10	Kewajiban perusahaan asing untuk mempekerjakan warga Negara indonesia	Cont ps 9 (pembebasan dari pajak kekayaan)	Mengatur tentang Kewajiban perusahaan asing untuk mempekerjakan warga Negara indonesia
Pasal 11	Izn atas ahli  yang di isi oleh orang asing dengan ketentuan posisi tersebut tidak bisa dipenuhi warganegara Indonesia	Pembebasan dari dari Bea Materai Modal	Mengatur tentang penyelesaian perkara PHI dengan musyawarah
Pasal 12	mengatur tentang kewajiban yang harus dipikul oleh perusahaan dengan modal asing	Ketentuan lebih lanjut dari pasal 9 juga berlaku bagi perusahaan baru	Mengatur tentang jenis bidang usaha yang tertutup oleh modal asing
Pasal 13	Pengawasan pemerintah	Mengatur tentang kewenangan pemerintah untuk memberi keringanan pajak bagi perusahaan yang mendapat  prioritas sesuai rancangan pembangunan	Kewajiban pemerintah untuk menetapkan dan melakukan pembinaan terhadap bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah; dan koperasi
Pasal 14	Mengatur tentang status tanah yang dapat digunakan perusahaan dengan modal asing	Ketentuan lebih lanjut ps 9 tentang laba	Mengatur tentang hak, penanam modal
Pasal 15	Mengatur tentang kelonggaran2 perusahaan modal asing dari perpajakan dan pungutan lainnya	Ketentuan lanjut ps 9 (1) tentang impor barang yang dibebaskan pajak	Mengatur tentang kewajiban penanam modal
Pasal 16	Ketentuan mengenai hal yang dipertimbangkan dalm memberi kelonggaran dalam ps 15	Mengatur tentang kelonggaran terhadap modal negri/ swasta dalam negri yang bekerjasama dengan modal asing	Mengatur tentang  tanggungjawab penanam modal
Pasal 17	Mengatur tentang penetapan pemerintah dalam menjalankan ps 15 dan 16	Peran Mentri Keuangan	Ketentuan tentang permodalan dlam bidang SDA yg dilakukan secara bertahap
Pasal 18	Mengatur tentang jangka waktu penanaman modal asing	Mengatur tentang kewenagan pemilik modal dalam menentukan direksi perusahaanya	Mengatur tentang peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas kepada pihak yang melakukan penanaman modal
Pasal 19	Mengatur tentang hak transfer bagi  perusahaan modal asing	Mengatur tentang kewajiban perusahan nasional / asing u/ menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali  jabatan tersebut belum dapat diisi oleh tenaga bangsa Indonesia	Mengatur tentang fasilitas yang disesuaikan dengan kebijakan industry
Pasal 20	Mengatur tentang kekecualian mengenai Transfer yang bersifat repatriasi modal	Mengatur tentang kewajiban perusahan nasional / asing u/ fasilitas pelatihan	Ketentuan lebih lanjut ps 18 yang berlaku hanya untuk penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas
Pasal 21	Ketentuan mengenai jaminan tidak adanya nasionalisasi	Mengatur tentang kewajiban2 lainya	Fasilitas tambahan oleh pemerintah selain yang diatur ps 18
Pasal 22	Mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan konpensasi jika nasionalisasi terjadi terjadi		Ketentuan lebih lanjut ps 21
Pasal 23	Kerjasama modal asing dan modal nasional dalam bidang bidang tertentu	Ketentuan lain lain	Ketentuan lebih lanjut ps 21 (bentuk kemudahan)
Pasal 24	Ketentuan tentang keuntungan dari kerjasama ps 23	Ketentuan peralihan	Ketentuan lebih lanjut ps 21 c
Pasal 25	Mengatur tentang Kelonggaran, dan konpensasi yang berlaku untuk perusahaan di pasal 23	Ketentuan penutup	Mengatur tentang pengesahan dan perizinan perusahaan
Pasal 26	Mengatur tentang kewajiban bagi penanam modal asing		Ketentuan lebih lanjut pasal 25
Pasal 27	Ketentuan lebih lanjut pasal 26		Mengatur tentang teknis kordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal
Pasal 28	Ketentuan lain lain		Sda
Pasal 29	Sda		Sda
Pasal 30	Ketentuan peralihan		Mengatur tentang penyelenggaraan urusan penanaman modal
Pasal 31	Ketentuan penutup		Mengatur tentang kawasan ekonomi khusus untuk menjaga keseimbangan kemajuan daerah
Pasal 32			Mengatur tentang musyawarah sebagai langkah awal penyelesaian sengketa
Pasal 33			Ketentuan mengenai Sanksi terhadap penamaan modal dari perusahaan asing ataupun swasta dengan nama orang lain
Pasal 34			Sanksi administrative terhadap perusahaan pada pasal 5 yang tidak memenuhi ketentuan pasal 15
Pasal 35			Ketentuan peralihan
Pasal 36			Sda
Pasal 37			Sda
Pasal 38			Ketentuan Penutup
Pasal 39			Ketentuan agar peraturn perundang undangan lain yang berkaitan mengikuti UU ini
Pasal 40			Waktu keerlakuan undang undang ybs

Kesimpulan : dari ketiga undang undang yang mengatur tentang penanaman modal / pasar modal maka dapat diketahui bahwa,

1. Dari segi lingkup pengaturan, undang undang 25 tahun 2007 lebih lengkap, karena selain mengatur tentang penanaman modal asing UU tersebut juga mengatur tentang penanaman modal dalam negri. Hal ini berbeda dengan dua UU sebelumnya yang masing masingnya focus pada 1 ruang lingkup saja;
2. Dari segi keberlakuan undang undang, dua undang undang yakni UU nomor 1/67 dan UU 25/07 memberi penegasan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia;
3. Dari ketiga UU diatas, hanya UU 1/67 yang mengatur tentang wilayah mana saja yang dapat didirikan perusahaan asing oleh pemerintah;
4. Dari ketiga UU diatas, hanya UU 25/07 yang mengatur tentang tujuan dan asas dari penanaman modal;
5. Ketiga undang undang tersebut sama sama telah mengatur tentang bidang usaha mana saja yang bisa dimodali oleh asing;
6. Dari ketiga UU diatas, hanya UU 1/67 yang memberi pengaturan khusus tentang modal dibidang pertambangan dan bagaimana sistem kontrak kerjanya;
7. Dari ketiga UU diatas, semuanya telah memberi pengaturan tentang ketenagakerjaan, khussnya tentang kewajiban mempekerjakan warganegara Indonesia di perusahaan dengan modal asing;
8. Dari ketiga UU diatas, hanya UU 6/68 yang mengatur tentang masa beroperasinya perusahaan asing;
9. Dari ketiga UU diatas, UU 1/67 dan 25/07 yang menganjurkan agar dilakukan musyawarah saat terjadi perselisihan hubungan industrial;
10.  Dari ketiga UU diatas, UU 25/07 lebih lengkap dalam hal mengatur apa saja yang menjadi hak, kewajiban dan tanggungjawab dari perusahaan asing;
11.  Dari ketiga UU diatas, hanya UU 1/67 yang memberi pengaturan jelas tentang status tanah apa yang dapat diberikan untuk mendirikan perusahaan asing ;
12. Dari ketiga UU diatas, UU 1/67 dan UU 6/68 yang memberi pengaturan tegas tentang kelonggaran apa saja yang bisa diberikan kepada perusahaan asing (ketentuan tertentu), sedangkan dalam UU 25/07 lebih mengatur tentang fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan asing terkait ;
13. Dari ketiga UU diatas, hanya UU 25/07 yang mengatur tentang teknis kordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal, tentang bagaimana pengesahan dan perizinan perusahaan asing, dan penetapan kawasan ekonomi khusus untuk menjaga keseimbangan kemajuan daerah;
14. Dari ketiga U diatas, UU 1/67 dan UU 25/07 mewajibkan perusahaan asing yang akan didirikan di Indonesia berbentuk Badan Hukum (PT);
15. Dari ketiga UU diatas, hanya UU 1/67 yang mengatur khusus tentang Kerjasama modal asing dan modal nasional untuk bidang bidang tertentu;
16. Dari ketiga UU diatas, dua UU yakni 1/67 dan 25/07 yang mengatur tentang jaminan bahwa tidak akan dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing;
17. Dari ketiga UU diatas, hanya UU 1/67 yang mengatur tentang hak Konpensasi bagi perusahaan asing yang dikenakan tindakan nasionalisasi oleh pemerintah;
18. Dari ketiga UU diatas, hanya UU 25/07 yang mengatur adanya jaminan tidak akan dilakukan pemindahan hak oleh pemerintah terhadap perusahaan asing
19. Dari ketiga UU diatas, hanya UU 25/07 yang mengatur Kewajiban pemerintah untuk menetapkan dan melakukan pembinaan terhadap bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah; dan koperasi;
20.  Dari ketiga UU diatas, hanya UU 25/07 yang memberi aturan khusus tentang Sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan asing/ swasta yang melakukan pelanggaran tertentu sesuai aturan dalam UU 25/07.
21. Semenjak adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU 21 tahun 2011 maka hal hal yang berkaitan dengan pengawasan pasar modal dialihkan dari badan pengawas pasar modal kepada OJK. Termasuk segala dokumen perusahan terkait dan tenaga kerja dialihkan ke OJK dengan ketentuan UU 21/2011. Mengenai keputusan yang telah dibuat oleh badan pengawas pasar modal, akan tetap berlaku dan mengenai penyelesaianya akan dilanjutkan di OJK.